MENEGENAL SUTAN SYAHRIR
Diposting oleh Abdus Somad , Jumat, 03 Agustus 2012 00.34
Sutan Syahrir atau juga dieja sebagai Soetan Syahrir (Padang Panjang,
Sumatera Barat, 5 Maret 1909–Zürich, Swiss, 9 April 1966) adalah seorang
politikus dan perdana menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana
Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan
Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Beliau meninggal dalam pengasingan
sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
Riwayai Beliau
Syahrir mengenyam sekolah dasar (ELS) dan sekolah menengah (MULO) terbaik
di Medan, dan membetahkannya bergaul dengan berbagai buku-buku asing dan
ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel de Boer, hotel khusus
untuk tamu-tamu kulit putih.
Pada 1926, ia selesai dari MULO, masuk sekolah lanjutan atas (AMS) di
Bandung, sekolah termahal di Hindia Belanda saat itu. Di sekolah itu, dia
bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia (Batovis) sebagai
sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk
membiayai sekolah yang ia dirikan, Tjahja Volksuniversiteit, Cahaya Universitas
Rakyat.
Di kalangan siswa sekolah menengah (AMS) Bandung, Syahrir menjadi seorang
bintang. Syahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan
buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Ia aktif dalam klub debat di
sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara
gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Tjahja Volksuniversiteit.
Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda
masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada 20 Februari 1927,
Syahrir termasuk dalam sepuluh orang penggagas pendirian himpunan pemuda
nasionalis, Jong Indonesie. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda
Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres
monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928.
Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung
sebagai pemimpin redaksi majalah himpunan pemuda nasionalis. Dalam kenangan
seorang temannya di AMS, Syahrir kerap lari digebah polisi karena membandel
membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926; koran yang ditempel
pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah.
Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum,
Universitas Amsterdam, Leiden. Di sana, Syahrir mendalami sosialisme. Secara
sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan
Salomon Tas, Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria
Duchateau, yang kelak dinikahi Syahrir, meski sebentar. (Kelak Syahrir menikah
kembali dengan Poppy, kakak tertua dari Soedjatmoko dan Miriam Boediardjo).
Dalam tulisan kenangannya, Salomon Tas berkisah perihal Syahrir yang
mencari teman-teman radikal, berkelana kian jauh ke kiri, hingga ke kalangan
anarkis yang mengharamkan segala hal berbau kapitalisme dengan bertahan hidup
secara kolektif –saling berbagi satu sama lain kecuali sikat gigi. Demi lebih
mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakannya, Syahrir pun bekerja pada
Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional.
Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam
Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Mohammad Hatta. Di
awal 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan
nasional, dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air,
yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh aktivis PNI
sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di
Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempem lantaran
pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama
Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakjat, majalah milik Pendidikan
Nasional Indonesia, dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama
pemimpin politik. "Pertama-tama, marilah kita mendidik, yaitu memetakan
jalan menuju kemerdekaan," katanya.
Pengujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah
air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam
organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), yang pada Juni 1932
diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktekkan
di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak
tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga kerap berbicara
perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei 1933, Syahrir didaulat
menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia.
Hatta kemudian kembali ke tanah air pada Agustus 1932, segera pula ia
memimpin PNI Baru. Bersama Hatta, Syahrir mengemudikan PNI Baru sebagai
organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintahan
kolonial Belanda, gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI Baru justru lebih
radikal tinimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa.
PNI Baru, menurut polisi kolonial, cukup sebanding dengan organisasi Barat.
Meski tanpa aksi massa dan agitasi; secara cerdas, lamban namun pasti, PNI Baru
mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan
revolusionernya.
Karena takut akan potensi revolusioner PNI Baru, pada Februari 1934,
pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Syahrir,
Hatta, dan beberapa pemimpin PNI Baru ke Boven Digul. Hampir setahun dalam
kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira
untuk menjalani masa pembuangan selama enam tahun.
Masa pendudukan Jepang
Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang, Syahrir
membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak
mungkin memenangkan perang, oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan
diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan
gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI Baru yang tetap
meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif.
Sastra, seorang tokoh senior pergerakan buruh yang akrab dengan Syahrir,
menulis: “Di bawah kepemimpinan Syahrir, kami bergerak di bawah tanah, menyusun
kekuatan subjektif, sambil menunggu perkembangan situasi objektif dan tibanya
saat-saat psikologis untuk merebut kekuasaan dan kemerdekaan.”
Situasi objektif itu pun makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh
pasukan Sekutu. Syahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara
sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu,
semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang.
Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu, Syahrir
menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.
Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk
memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah,
Syahrir siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan
kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum
mengetahui berita menyerahnya Jepang, tidak merespon secara positif. Mereka
menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu
mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan
diproklamasikan pada 24 September 1945.
Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu
berisiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah bikinan
Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta
pada 16 Agustus. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI
pada 17 Agustus.
Masa Revolusi Nasional Indonesia
Revolusi menciptakan atmosfer amarah dan ketakutan, karena itu sulit untuk
berpikir jernih. Sehingga sedikit sekali tokoh yang punya konsep dan langkah
strategis meyakinkan guna mengendalikan kecamuk revolusi. Saat itu, ada dua
orang dengan pemikirannya yang populer kemudian dianut banyak kalangan pejuang
republik: Tan Malaka dan Sutan Syahrir. Dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang
dinilai steril dari noda kolaborasi dengan Pemerintahan Fasis Jepang, meski
kemudian bertentangan jalan dalam memperjuangan kedaulatan republik.
Di masa genting itu, Bung Syahrir menulis Perjuangan Kita. Sebuah risalah
peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi-politik
dunia usai Perang Dunia II. Perjungan Kita muncul menyentak kesadaran. Risalah
itu ibarat pedoman dan peta guna mengemudikan kapal Republik Indonesia di
tengah badai revolusi.
Tulisan-tulisan Syahrir dalam Perjuangan Kita, membuatnya tampak
berseberangan dan menyerang Soekarno. Jika Soekarno amat terobsesi pada
persatuan dan kesatuan, Syahrir justru menulis, "Tiap persatuan hanya akan
bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk
menyatukan secara paksa, hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan
terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan.
Dan dia mengecam Soekarno. "Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas
solidaritas hierarkis, feodalistis: sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar
kemajuan dunia dan rakyat kita." Dia juga mengejek gaya agitasi massa
Soekarno yang menurutnya tak membawa kejernihan.
Perjuangan Kita adalah karya terbesar Syahrir, kata Salomon Tas, bersama
surat-surat politiknya semasa pembuangan di Boven Digul dan Bandaneira.
Manuskrip itu disebut Indonesianis Ben Anderson sebagai, "Satu-satunya
usaha untuk menganalisa secara sistematis kekuatan domestik dan internasional
yang memperngaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal
bagi gerakan kemerdekaan di masa depan."
Terbukti kemudian, pada November ’45 Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno
menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon
Syahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia, sebagai
Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri
Dalam Negeri.
Penculikan
Penculikan Perdana Menteri Sjahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26
Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak
puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Sjahrir II dengan
pemerintah Belanda. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh,
sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa
dan Madura.
Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jendral Soedarsono
dan 14 pimpinan sipil, di antaranya Tan Malaka dari Partai Komunis Indonesia.
Perdana Menteri Sjahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras.
Presiden Soekarno sangat marah atas aksi penculikan ini dan memerintahkan
Polisi Surakarta menangkap para pimpinan kelompok tersebut. Tanggal 1 Juli
1946, ke-14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan.
Tanggal 2 Juli 1946, tentara Divisi 3 yang dipimpin Mayor Jendral
Soedarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke 14 pimpinan
penculikan.
Presiden Soekarno marah mendengar penyerbuan penjara dan memerintahkan
Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Mayjen
Soedarsono dan pimpinan penculikan. Lt. Kol. Soeharto menolak perintah ini
karena dia tidak mau menangkap pimpinan/atasannya sendiri. Dia hanya mau
menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf militer
RI, Jendral Soedirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan
menjuluki Lt. Kol. Soeharto sebagai perwira keras kepala (koppig).
Kelak Let. Kol. Soeharto menjadi Presiden RI Soeharto dan menerbitkan
catatan tentang peristiwa pemberontakan ini dalam buku otobiografinya Ucapan,
Pikiran dan Tindakan Saya.
Lt. Kol. Soeharto berpura-pura bersimpati pada pemberontakan dan menawarkan
perlindungan pada Mayjen Soedarsono dan ke 14 orang pimpinan di markas resimen
tentara di Wiyoro. Malam harinya Lt. Kol. Soeharto membujuk Mayjen Soedarsono
dan para pimpinan pemberontak untuk menghadap Presiden RI di Istana Presiden di
Jogyakarta. Secara rahasia, Lt. Kol. Soeharto juga menghubungi pasukan pengawal
Presiden dan memberitahukan rencana kedatangan Mayjen Soedarsono dan pimpinan
pemberontak.
Tanggal 3 Juli 1946, Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak berhasil
dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh
pasukan pengawal presiden. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3
Juli 1946 yang gagal.
Diplomasi Syahrir
Setelah kejadian penculikan Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar
Negeri, tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun
pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana
Menteri agar dapat melanjutkan Perundingan Linggarjati yang akhirnya
ditandatangani pada 15 November 1946.
Tanpa Syahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia
nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno, Syahrir tidak
berdaya apa-apa.
Syahrir mengakui Soekarno-lah pemimpin republik yang diakui rakyat.
Soekarno-lah pemersatu bangsa Indonesia. Karena agitasinya yang menggelora,
rakyat di bekas teritori Hindia Belanda mendukung revolusi. Kendati demikian,
kekuatan raksasa yang sudah dihidupkan Soekarno harus dibendung untuk kemudian
diarahkan secara benar, agar energi itu tak meluap dan justru merusak.
Sebagaimana argumen Bung Hatta bahwa revolusi mesti dikendalikan; tak
mungkin revolusi berjalan terlalu lama, revolusi yang mengguncang ‘sendi’ dan
‘pasak’ masyarakat jika tak dikendalikan maka akan meruntuhkan seluruh
‘bangunan’.
Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan
wajah bengis, Syahrir menjalankan siasatnya. Di pemerintahan, sebagai ketua
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia menjadi arsitek
perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang bertanggung
jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. RI pun menganut
sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik
pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. Kepada massa
rakyat, Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan.
Dengan siasat-siasat tadi, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional
bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab
dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari
cengkeraman kolonialisme pasca-Perang Dunia II. Pihak Belanda kerap melakukan
propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal,
suka membunuh, merampok, menculik, dll. Karena itu sah bagi Belanda, melalui
NICA, menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum
Perang Dunia II. Mematahkan propaganda itu, Syahrir menginisiasi
penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh
para wartawan luar negeri.
Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang
anti-kekerasan. Di pengujung Desember 1946, Perdana Menteri Syahrir dicegat dan
ditodong pistol oleh serdadu NICA. Saat serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya
macet. Karena geram, dipukullah Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu
kemudian tersebar lewat Radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir dengan
mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab
bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kamp-kamp tawanan oleh
para pejuang republik, ketika tahu pemimpinnya dipukuli.
Meski jatuh-bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri,
Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II sampai dengan Kabinet Sjahrir III (1945
hingga 1947) konsisten memperjuangkan kedaulatan RI lewat jalur diplomasi.
Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan
jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara.
Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak
Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah republik. Secara politik, hal
ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah RI.
Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda
pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri
(Kabinet Sjahrir III), Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB.
Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake
Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India
dan Mesir.
Pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB.
Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia
sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas
dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan
satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Van Kleffens.
Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang
memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur,
sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian
Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.
Van Kleffens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan
Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan
seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan
seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Kleffens pun
ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di
Turki.
Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan
Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa
revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat.
Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan, dalam 2 kali sidang. Pimpinan
delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar (L.N.)
Palar sampai tahun 1950.[1]
Partai Sosialis Indonesia
Selepas memimpin kabinet, Sutan Syahrir diangkat menjadi penasihat Presiden
Soekarno sekaligus Duta Besar Keliling. Pada tahun 1948 Syahrir mendirikan
Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai partai alternatif selain partai lain
yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan
mendasarkan pada ajaran Marx-Engels, namun ia menentang sistem kenegaraan Uni
Soviet. Menurutnya pengertian sosialisme adalah menjunjung tinggi derajat
kemanusiaan, dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia.
Hobi Dirgantara dan Musik
Meskipun perawakannya kecil, yang oleh teman-temannya sering dijuluki Si
Kancil, Sutan Syahrir adalah salah satu penggemar olah raga dirgantara, pernah
menerbangkan pesawat kecil dari Jakarta ke Yogyakarta pada kesempatan kunjungan
ke Yogyakarta. Di samping itu juga senang sekali dengan musik klasik, di mana
beliau juga bisa memainkan biola.
Akhir hidup beliau
Tahun 1955 PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di
Indonesia. Setelah kasus PRRI dan PSI tahun 1958[2], hubungan Sutan Syahrir dan
Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Tahun
1962, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai 1965 sampai
menderita stroke. Setelah itu Syahrir diijinkan untuk berobat ke Zürich Swis,
salah seorang kawan dekat yang pernah menjabat wakil ketua PSI Sugondo
Djojopuspito menghantarkan beliau di Bandara Kemayoran dan Syahrir memeluk
Sugondo degan air mata, dan akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April
1966.
Jabatan beliau selama beliau masih hidup
Perdana Menteri pertama Republik Indonesia
Ketua Partai Sosialis Indonesia (PSI)
Ketua delegasi Republik Indonesia pada Perundingan Linggarjati
Posting Komentar