Kepingan Asa dalam Benak Jiwa

Siapa yang menginginkan korupsi di Indonesia di  berantas sampai keakar-akarnya? Siapa yang menginginkan Indonesia berubah? Semuanya pasti menginginkan hal tersebut terwujud, rakyat Indonesia akan bangga jika semua itu bisa terjadi. tapi apa yang terjadi di Indonesia semua jenis kebaikan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan untuk bangsa selalu mendapatkan kesulitan untuk berubah. Segala jenis kebaikan selalu di hancurkan mungkin kata-kata itu yang tepat saat ini untuk Indonesia. Betapa tidak Indonesia gencar- hencarnya mngkapanyekan antikotupsi serta menagkap gerbong koruptor satu persatu patut kita dukung dan kita berikan apresiasi . Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi  (KPK ) , adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. harus mengalami kesulitan kembali  mengupas kasus-kasus korupsi. Di mata internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan negara lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain.

Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim yang lebih baik. Kondisi seperti ini merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini.  Saat ini KPK sudah banyak menangkap para koruptor yang sudah merugikan Negara dan rakyat. Indonesia sangat KPK butuhkan guna memberantas tiku-tikus yang menggerogoti uang Negara yang jumlahnya tidak sedikat. Tapi apa daya ketika Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini sudah memberikan yang terbaik untuk Ibu pertiwi justru mengalami kesulitan untuk mengupas permasalah korupsi di Indonesia sai ini. Di tengah kemelut antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Kosupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi Simulator SIM A dan C di Korps Lalu Lintas Polri yang belum usai. Secara tiba-tiba Markas Besar Polri menarik sekitar dua puluh penyidik anggotanya yang ditempatkan di lembaga antirasuah tersebut dengan alas an masa kerjanya sudah berakhir. Apa semua jenis kebaikan harus di halangi? Apa semua jenis kebaikan harus di batasi? Tak heran maka Bangsa  Indonesia tidak akan bisa mengubur korupsi yang berkembang di Indonesia, padahal harapan Rakyat Indonesia sangat mengingingkan Indonesia bebas dari korupsi,